Dalam kesempatan orasi politik yang disampaikan Mas AHY sapaan akrab Ketua Umum Partai Demokrat itu, mengungkap dinamika politik dan ekonomi Bangsa Indonesia, sejatinya AHY berharap kontestasi Politik pada Pemilu mampu memberikan Perubahan dan Perbaikan pada semua aspek sosial dalam negeri, dan menumbuh kembangkan kepentingan masyarakat.
"Dari Segi ekonomi, bangsa kita merosot jauh, hal itu ditandainya dengan hutang pemerintah mencapai ribuan triliun, dengan kondisi hutang yang menggunung maka berdampak pada buruknya stabilis ekonomi bangsa, "kata AHY.
AHY menyebutkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, hutang pemerintah mencapai Rp7.733 triliun pada awal tahun 2023. Sedang hutang BUMN yang semakin membengkak hingga mencapai Rp1.640 triliun.
Tidak hanya itu, AHY juga mengatakan, kondisi politik saat ini digoyang oleh oknum berkepentingan sehingga berdampak buruk dan menurunya indeks demokrasi dalam negeri.
"Kita ketahui bersama, bahwa tampuk kekuasan tidak bisa dilakukan dalam kondisi ditekan maupun menekan, oleh sebab itu, jabatan Presiden wajib dipilih rakyat sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negeri ini, tidak ada presiden dalam bentuk Plt, Presiden, "kata AHY dalam Pidatonya.
"Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintahan era Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024 setelah lima tahun bekerja. Apa iya ada Plt (pelaksana tugas) Presiden? Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI, serta ribuan Plt anggota DPRD?” kata AHY dengan diikuti suara gemuruh audiensi.
Polemik isu penundaan pemilu yang digaungkan oleh pihak hukum, saat ini bak buah manis, jika terjadi penundaan pemilu maka pemerintah dinilai telah melanggar konstitusi, sebagaimana jabatan politik hanya (5) tahun dan prosesnya dipilih oleh rakyat.
Menyikapi pidato politik yang disampaikan AHY, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, msngatakan kepada wartawan saat dikonfirmasi dikediamanya mengatakan, bahwa dirinya sepakat apa yang disampaikan oleh Ketum AHY.
"Ya, menilik lebih jauh, keadaan ekonomi secara umum, itu bersifat keharusan untuk memperbaiki sistem keuangam negara, oleh sebab itu Demokrat siap untuk melakukan Perubahan dan Perbaikan baik dari level pusat maupun daerah, "kata Budi, Ketua DPC Demokrat Mesuji itu.
Selain itu, saat disinggung terkait dengan penundaan pemilu, dirinya menegaskan bahwa pemilu harus terbuka dan dipilih langsung oleh rakyat, sesuai dengan harapan Partai Demokrat, yang mana Partai Demokrat menjunjung tinggi nilai-nilain demokrasi ditengah-tengah masyarat.
"Pemilu tidak bisa ditunda, apalagi hanya gelontoran isu polirik diranah hukum, demokrasi harus berjalan diatas relnya, jangan keluar dari konstitusi, apa yang disampaikan Ketum (AHY) hal itu cukup menjawab, bahwa Demokrasi harus tetap berjalan baik pada status sosial maupun politik, jangan ada penghiatan pada konstitusi dan masyarakat, "kata Budi Susanto, Ketua DPC Partai Demokrat Mesuji. (R/er)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar