Masyarakat setempat berharap pembangunan Pelabuhan Patimban ke depan dapat melibatkan warga sekitar sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga di wilayah Kabupaten Subang.
Demikian salah satu kesimpulan saat Komisi V DPR RI beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban Subang kemarin (21/9).
Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Ir. H. Sigit Sosiantomo yang didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo langsung melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk pembangunan pelabuhan Patimban antara lain Plt. Bupati Subang Atin Rusnatim, Camat Pusaka Negara Ela Nurlela, Kanwil BPN Jawa Barat dan Paguyuban Tani Berkah Jaya Patimban.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit, kunjungan kerja ke Pelabuhan Patimban selain ingin melihat secara langsung proses pembangunan pelabuhan Patimban juga untuk mendapatkan masukan dari semua pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sekitar pelabuhan terkait permasalahan yang ada dalam proses pembangunan pelabuhan Patimban.
"Tadi sudah didengar langsung bahwa warga Kabupaten Subang secara tegas mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Mereka hanya butuh kepastian agar Pemerintah bisa memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan dengan dibangunnya Pelabuhan Patimban ini," ujar Sigit.
Adapun usulan dari Paguyuban Tani Berkah Jaya terkait masalah ganti rugi tanah lahan warga untuk area sarana penunjang (Backup Area) yang belum terealisasi, Komisi V DPR RI berjanji akan membantu mediasi masyarakat Desa Kalentambo dan Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan terhadap hak-hak mereka yang harus diperoleh.
“Komisi V DPR RI menegaskan, bahwa seluruh pemangku kepentingan sepakat mendukung pembangunan pelabuhan Patimban, karena menyangkut kepentingan dan masa depan masyarakat Kabupaten Subang ke depan. Masyarakat Subang hanya ingin keadilan dan hak mereka terpenuhi dengan nilai yang wajar," ujar Sigit.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo dalam paparannya mengatakan bahwa pembangunan Pelabuhan Patimban bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas kendaraan serta menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi migas.
“Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahap. Pada Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani sekitar 3.5 Juta peti kemas (TEUS) dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU). Pada Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS dan pada Tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta Teus," papar Dirjen Agus.
Menurut Dirjen Agus, pembangunan Pelabuhan Patimban saat ini terus dilakukan dan targetnya akan mulai dioperasikan pada tahun 2019.
"Nantinya Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor yang diangkut menggunakan kapal ferry Ro-Ro. Pelabuhan Patimban juga akan didukung area sarana penunjang (Backup Area) untuk mendukung efisiensi logistik dari dan ke Pelabuhan Patimban seluas 356 Ha," ujar Dirjen Agus.
Pada kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut sehingga secara bersama-sama telah menemukan titik temu untuk bersepakat mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban.
"Adapun hal-hal yang masih menjadi masalah tentunya akan dicarikan solusi secara bersama dengan segera. Yang terpenting, semua telah sepakat untuk mendukung pembangunan pelabuhan Patimban demi kepentingan Nasional agar terwujud kemandirian maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia," tutup Dirjen Agus. (R/jalosi/ist/gr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar