Pesawaran: Kamis 4 Januari 2018 Kabupaten Pesawaran, Lampung, memiliki 144 desa definitif dan 4 desa persiapan di 11 kecamatan terus berupaya membuat inovasi kebijakan program pembangunan daerah berbasis desa. Dalam pelaksanaannya, inovasi daerah Bumi Andan Jejama ini kohesif dengan program Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat, menempatkan desa sebagai subyek pokok sebagaimana amanat UU 6/2014 tentang Desa.
Seperti inisiasi Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran mulai tahun anggaran 2017, melalui stimulus dana Rp100 juta per desa yang fokus alokasinya diberikan kepada desa berprestasi dengan kriteria tertib administrasi desa, lunas PBB, aktivasi Siskamling, inovasi PKK dan dokumen perencanaan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Namun semuanya bukan tanpa kendala. Masih rendahnya aksesibilitas coverage area koneksi internet di Kabupaten Pesawaran yang baru berkisar 11 persen dari luas wilayah, hingga kendala hilirisasi produk unggulan desa (ProkuDes) oleh masih minimnya kapabilitas transformasi produk yang marketable, akses pembiayaan ringan, dan pemasarannya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.
Sehingga selain melakukan terobosan stimulasi program, deregulasi, musyawarah antar desa, pemberlakuan fit and proper test bagi pelaksana program GaDIS sebagai prevensi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance), Pemkab Pesawaran membutuhkan sinergi bersama pemangku kepentingan lainnya.
Demikian disampaikan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dalam pertemuan audiensi dengan Yayasan Desapolitan Indonesia (YDI-Desindo) membahas potensi dan peluang kerjasama sistem digitalisasi desa melalui platform aplikasi Sistem Informasi Desa (SIDesa), dukungan infrastuktur Open BTS dan penguatan BUMDes di ruang rapat kantor Pemkab setempat, kemarin (3/1).
"Kendala ini harus dipecahkan bersama. Mengingat pengabdian membangun desa agar mandiri dan bermartabat sesuai tagline Desindo, "desa berubah", butuh konsistensi dan solusi tepat dengan skema kolaborasi serius antar lembaga, baik itu lembaga jasa keuangan, lembaga pemberdayaan, dunia usaha, investor, dan yang terpenting masyarakat desa itu sendiri sebagai subyek pembangunan desa," katanya.
"Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Desindo, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Perwakilan Lampung sekaligus unsur Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung, dan Direktur Utama Bank Lampung yang baru atas kehadirannya dalam rapat ini," imbuhnya.
Dalam pertemuan itu Bupati Dendi didampingi oleh Kepala Bappeda Febrizal Levi Sukmana, Kepala BPKAD Lahiri, Kadis PMD Heksus, Kadisparekraf Sri Nugraeni, Kadis Perikanan Heriansyah, Kadiskominfo Totok Sulistyo, Kabag Bina Potensi Setdakab Agung Sindelaras, Kabag Pemerintahan Desa Ihsan Basri, Ketua Desk Simpul Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Usman, dan Kabag Humas.
Sementara itu dari pihak YDI-Desindo hadir mendampingi Ketua Dewan Pembina DR. H. Andi Desfiandi, SE, MA, para pengurus diwakili Ketua Dewan Pengurus sekaligus Executive Director Zaidirina, Wakil Ketua Dedi Rokhman, Sekretaris Ahmad Muslimin, Wakil Sekretaris Dicky Soerachman, staf Building Capacity and Government Relationship Deputy Pengurus Harian Muzzamil, staf Community Empowerment Deputy Renaldi Nuzirwan.
Menjadi istimewa, sebab turut dihadiri Kepala OJK RI Perwakilan Lampung Indra Krisna dan Direktur Utama Bank Lampung Eria Desomsoni.
Terungkap, Pesawaran kaya bahkan surplus potensi sumber daya alam yang belum tergali maksimal. Di sektor wisata bahari, dari total 37 pulau, Pesawaran sukses mendunia dengan destinasi favorit Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh. Di sektor pembangunan desa, Pesawaran juga kaya prestasi, diantaranya Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Desa Gunungrejo, Kecamatan Way Ratai dan "Kampung Tapis" Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negerikaton. Prestasi ini berbanding lurus dengan capaian kabupaten muda yang lahir berdasarkan UU 33/2007 ini di kancah nasional.
"Role model desa mandiri ini diharapkan dapat menjadi daya ungkit ekonomi wilayah desa lainnya," sambung bupati yang juga Wakil Ketua Bidang Pengkajian Strategis dan Evaluasi Kebijakan Publik Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini.
Sementara, Ketua Dewan Pengurus Desindo Zaidirina mengatakan, Desindo hadir menawarkan skema kerjasama strategis yang inovatif berskala business to business (B to B) tanpa menganggu alur kerja program Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan program inovasi desa (GaDIS), sebagai back up mempercepat pembangunan, demokratisasi, perkuatan ekonomi dan digitalisasi sebagai ruh otonomi desa.
Menurutnya, kondisi obyektif tipologi desa di Indonesia yang kenyang jadi obyek pembangunan di masa lalu, perlahan namun pasti mulai bertemu "dokter" mujarabnya, otonomi desa.
"Dalam pengamatan kami, gambaran umum desa di Pesawaran ini hampir serupa desa-desa di kabupaten lain di Indonesia. Secara inklusi keuangan desa, potensi sumber daya alam dan manusia notabene kaya, sehingga relatif feasible sebagai basis ekonomi namun lain sisi secara kelembagaan ekonomi relatif masih miskin inovasi dan terganjal mata rantai makroekonomi, sehingga tak jarang ditemukan potensi ini dalam upayanya memperluas skala ekonomi desa ini menjadi tidak bankable," paparnya.
Dari itu, lanjut wanita berhijab ini, "Desindo hadir dengan solusi konkrit implementasi platform aplikasi SIDesa dan replikasi teknologi Open BTS yang terintegrasi mulai dari daya dukung penatalaksanaan kelembagaan desa dan BUMDes sebagai barometer masa depan sokoguru ekonomi desa guna penguatan kapasitas keberdayaan desa otonom, perkuatan inovasi ekonomi, investasi dan keuangan desa berbasis kultur ekonomi dan potensi masyarakat desa, e-budgeting, e-controling, e-Dukcapil desa, e-Voting, e-WarDes, e-PerpusDes, e-Polindes, e-Siskamling, e-BUMDes, training of trainers and tools maintenance, hingga implementasi market-place untuk memutus kendala akses pasar, dan dukungan kelembagaan keuangan inklusif," urainya.
"Nantinya, Insya Allah seluruh desa di Pesawaran ini, bahkan 74.910 desa/kampung/tiyuh/pekon/
"Saat ini, yang terpenting bagaimana desa bisa berproduksi secara inovatif melahirkan ProkuDes sehingga tercipta komersialisasi desa otonom. Kembali ke desa, dan desa subyek pertama dan utama," pungkasnya.
Ketua Dewan Pembina Desindo Andi Desfiandi menambahkan, di era digitalisasi ekonomi "zaman now" ini, prakondisi sistemik ala desa mengepung kota dalam terminologi kekinian mutlak dilakukan. Tren positif cashless society harus dijawab dengan kesiapan tools, capital and market yang feasibel dan bankable, dengan beberapa pengecualian terkait kearifan lokal.
"Melalui implementasi skema kerjasama strategis Desindo dan Pemkab Pesawaran, serta totalitas dukungan OJK, TPAKD, dan Bank Lampung ini semoga program kerja dan visi misi mewujudkan desa yang mandiri dan bermartabat dapat segera terwujud. Kami wajib hadir full-power dalam upaya memberi asistensi terbaik terhadap desa di Pesawaran ini dalam menjawab problematika masyarakatnya," katanya.
Bak gayung bersambut, Dirut Bank Lampung Eria Desomsoni menyatakan pihaknya siap memberikan fasilitasi teknis dan akses pembiayaan terukur bagi 144 desa di Pesawaran.
"Besar harapan kami, seluruh BUMDes di Pesawaran ini dapat menjadi agen program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), untuk penyediaan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya melalui kerja sama keagenan multipihak dengan dukungan teknologi informasi," ujarnya penuh senyum.
Ketua OJK RI Perwakilan Lampung Indra Krisna menyambut gembira kesepahaman umum yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut, seraya membuka pintu seluas-luasnya akses konsultasi, fasilitasi program, advokasi dan monitoring, hingga institusionalisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
"Kami siap diundang ke desa, bersama pemerintah dan masyarakat desa, membuka akses keuangan seluas-luasnya yang terkelola baik dengan digitalisasi kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan BUMDes bahkan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa," tandasnya.
Seperti diketahui, mengutip data TPAKD Provinsi Lampung, serapan jumlah kredit perbankan tersalur di Bumi Ruwa Jurai sepanjang 2017 lalu terbesar bersumber dari kreditur perorangan (konsumtif) Rp13,68 triliun (27,06 persen), diikuti sektor perdagangan besar dan eceran senilai Rp13,67 triliun (27,03 persen), dan sektor pertanian, perburuhan, kehutanan Rp8,47 triliun (16,74 persen).
Dari sisi kelembagaan keuangan mikro, hingga kini baru 9 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif di Lampung, terdiri 6 LKM berizin penuh dan 3 LKM berizin bersyarat. Bertotal aset Rp14,02 milyar hingga Agustus 2017, total pinjaman tersalur baru Rp4,65 milyar.
Dalam optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) guna peningkatan aksesibilitas UMKM kepada sumber pembiayaan, sepanjang Januari-Oktober 2017 baru tersalur Rp2,26 triliun dari target Rp2,4 triliun.
Sebagai bentuk dukungan, tahun ini TPAKD Lampung juga merumuskan program pemberdayaan BUMDes, selain klaster UMKM, Gerakan Membangun Desa (Gerbang) Saburai, Badan Usaha Milik Petani (BUMP), revitalisasi resi gudang, pengembangan program Warung Desa, dan asuransi program (tambak).
Mengakhiri pertemuan, Bupati Dendi Ramadhona menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir untuk menindaklanjuti hasil pertemuan itu dalam perikatan lebih teknis-operasional agar kesepahaman terbangun dapat segera efektif dijalankan. (mzl/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar